Sabtu, 10 April 2010 - 22:46:50 WIB
Singapore Paradox??
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cuplikan Buku - Dibaca: 7486 kali

Sumber, Buku : Catatan Hukum Todung Mulya Lubis, hal:128-133

Bayangkan Singapura, sebuah Negara pulau yang amat maju, serba teratur, dan diperintah oleh supremasi hukum, tiba-tiba digambarkan sebagai tempat parkir uang-uang haram dari Indonesia. Pertanyaannya, sejauh mana hal ini benar?

Jika melihat data dari Corruption Perception Index (CPI) yang diterbitkan Transparency International setiap tahun, terlihat, Singapura termasuk Negara paling bersih dari korupsi bersama sejumlah Negara Skandinavia. Maka bagi public, terutama pengusaha, Singapura adalah Negara yang amat maju, teratur, bersih dari korupsi, dan dituntun oleh Rule of Law. Lembaga pengadilan amat mandiri, independen, dan tanpa korupsi. Putusan pengadilan selalu berdasar ketentuan hukum yang berlaku (strict law).

Dalam kondisi seperti inilah kita selalu mendengarkan kotbah tentang integritas, good governance, good corporate governance & Rule of law dari Singapura, baik yang berasal dari pemerintah maupun pengusaha swasta. Indonesia sering dikritik sebagai Negara yang tak aman untuk berinvestasi karena ketidakpastian hukum dan merajalelanya korupsi.

Singapura sebetulnya mendulang sukses dari uang-uang haram hasil penjarahan uang Negara Indonesia yang dilakukan pejabat dan pengusaha tak bertanggung jawab. Tidak heran melihat banyak gedung, apartemen, dan kantor yang merupakan investasi orang-orang Indonesia yang oleh pemerintah Singapura diberikan banyak kemudahan, termasuk pajak dan izin tinggal (permanent residence)bahkan dalam beberapa kasus diberi kewarganegaraan Singapura. Beberapa pengusaha Indonesia diketahui memiliki status warga Negara Singapura. Mereka lalu menjadi untouchables karena bukan warga Negara Indonesia.

Banyak orang Indonesia mengeluhkan hal ini karena melihat Singapura memainkan standar ganda. Di satu sisi kita sering diberi kuliah tentang good governance, good corporate governance & rule of law, tetapi disisi lain kita melihat Singapura tidak membantu Indonesia memerangi korupsi dalam arti membawa koruptor dan asetnya ke Indonesia.

Assets tracing tampaknya tidak jalan. Padahal banyak ikhtiar politik dilakukan, tetapi hingga kini tetap mandek. Artinya, biarlah korupsi terjadi di Negara lain, yang penting bukan di Singapura. Dan Singapura pun menampung uang-uang korupsi. Akan tetapi intinya adalah, di negeri lain boleh kotor, tetapi kebersihan di negeri sendiri harus dipelihara.

Ini amat memilukan karena tidak menggambarkan komitmen kolektif untuk bersama-sama membersihkan dunia dari korupsi yang diyakini sebagai persoalan global: karena merupakan kejahatan global. Sikap Singapura ini saya sebut SINGAPORE PARADOX, sikap hipokrit yang tak membantu kita keluar dari lingkaran setan korupsi dan pencucian uang yang dahsyat ini.

Singapore Paradox sudah waktunya diakhiri jika Singapura bersikap tulus membantu Negara seperti Indonesia untuk menjadi mitra jangka panjang yang akan saling membantu. Indonesia dan Singapura memiliki masa depan cerah jika bisa berjalan bersama. Perjalanan bersama tak akan terhambat karena berhentinya arus uang harap dari negeri ini.

Bagaimanapun Singapura adalah tempat Indonesia berpaling dalam bisnis di masa datang. Banyak hal yang dimiliki Singapura, belum dimiliki Indonesia.

Mengapa kita tak melihat masa depan dalam perspektif seperti ini???




0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)