Minggu, 21 Juli 2013 - 21:46:50 WIB
The National Debt
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cuplikan Buku - Dibaca: 1674 kali

Dalam teori ekonomi makro klasik terdapat sebuah analisis yang disebut Ricardian Equivalence (RE). Analisis ini, yang sebenarnya lebih mengacu pada pengaruh utang dalam negeri pemerintah terhadap perekonomian, diformulasikan secara lebih mutakhir oleh ekonom Havard, Robert Barro. Premis dasar dari analisis ini adalah, utang pemerintah bersifat netral dan tidak mempunyai efek terhadap suku bunga, investasi, perdagangan, inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB). Karena itu, utang pemerintah tidak mempunyai efek distribusi sama sekali, sehingga pemerataan pendapatan di dalam masyarakat tidak terpengaruh. Teori ini memunculkan istilah There is no burden of the national debt.

Bahkan bagi sebagian ekonom klasik, utang pemerintah (terutama utang luar negeri) merupakan contributor vital terhadap pertumbuhan ekonomi. Argumennya, kalau pembangunan ekonomi saat ini tidak dibiayai oleh utang luar negeri, maka sumber dana harus diambilkan dari dalam negeri. Artinya, masyarakat harus membayar pajak yang lebih tinggi, sehingga pendapatan (disposable income) mereka merosot. Ini akan mengurangi konsumsi, dan karena konsumsi domestic memiliki kontribusi di atas 50% dalam pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan pun menjadi terhambat.

Kedua argument di ataslah yang mendasari sikap para ekonom buku teks Indonesia untuk mengadopsi mentah-mentah manajemen utang secara klasik, sesuai dengan resep Bank Dunia dan IMF di jaman dulu. Bagi mereka, Negara yang memiliki utang tinggi sebaiknya menambah utang lagi sehingga pertumbuhan ekonominya meningkat. Pada gilirannya, mereka berharap, rasio utang terhadap PDB menurun, dan utang menjadi manageable.

Secara teori argument di atas sebenarnya sudah dibantah melalui analisis there is no burden of the national debt. Maksudnya, utang pemerintah (terutama utang luar negari) mencerminkan pengeluaran yang dibiayai dari deficit anggaran (deficit spreading), yang sebenarnya mendorong konsumsi domestic secara berlebihan. Pada titik tertentu konsumsi domestic ini melebihi tingkat yang lestari (sustainable) sehingga dalam jangka panjang membuat suku bunga dan inflasi lebih tinggi, investasi lebih rendah, deficit perdagangan meningkat dan potensi PDB yang lebih rendah.

Padahal, teori the burden of national debt tersebut dibuat berdasarkan asumsi bahwa Negara pengutang mengadopsi good governance, tidak ada utang yang dikorupsi, tidak ada kegagalan birokrasi dalam penyaluran utang, dan diadopsinya prinsip prudensial oleh Negara dan lembaga kreditor, termasuk bank Dunia. Artinya, teori tersebut dibuat di surga pemikiran. Toh, di surga pun, kegagalan sebuah paradigm pembangunan yang berlandaskan utang bisa dibuktikan.

Apalagi, dalam prakteknya asumsi-asumsi di atas seringkali tidak terpenuhi. Akibatnya, utang pemerintah sudah menjadi malapetaka bagi negeri ini. Secara makro kita lihat fakta berikut. Pertama, pembayaran utang luar negeri pemerintah ternyata memakan porsi yang besar dari APBN. Akan ada fiscal bleeding, bila total pembayaran utang ini setara dengan target penerimaan pajak. Kedua, tingkat utang luar negeri jangka panjang Indonesia ternyata sudah melampaui batas aman. Ketiga, utang luar negeri jangka pendek pun berada di luar batas aman. Keempat, Indonesia perlu waktu puluhan tahun untuk melunasi utang luar negerinya. Kelima, utang luar negeri sudah menjadi ancaman serius bagi cadangan devisa. Keenam, selama sebelum krisis, sebenarnya utang luar negeri sudah menjadi net capital drain out. Artinya nilai utang yang diterima sudah di bawah pembayaran pokok dan bunganya.

Dari sisi mikro, tidak sedikit kasus yang menunjukan bahwa utang luar negeri justru kontraproduktif bagi masyarakat yang sebenarnya dijadikan target. Ada beberapa alasan yang menyebabkannya. Pertama, Bank Dunia dan lembaga kreditor lainnya seringkali hanya melihat pembayaran kembali utang (repayment rate) sebagai tolok ukur keberhasilan proyeknya. Padahal, tidak jarang repayment ini hanya bersifat gali lubang tutup lubang.

Kedua, Bank Dunia dan lembaga kreditor lainnya tidak jarang gagal menerapkan prinsip-prinsip prudensial dalam mengelola utang tersebut. Akibatnya, tidak sedikit terdapat kebocoran di tingkat birokrasi, mark up nilai proyek, salah sasaran, maupun alokasi utang yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masyarakat penerima.

Ketiga, kegagalan kreditor dan debitor dalam menjamin agar asumsi-asumsi surga pemikiran di atas terpenuhi.

Sumber : Utang yang Memiskinkan, Drajat Wibowo, hal : 9-13






0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)