Sabtu, 18 Oktober 2014 - 10:00:13 WIB
Badan Layanan Umum (BLU)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cuplikan Buku - Dibaca: 37710 kali

Badan Layanan Umum atau disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Contoh BLU diantaranya Rumah Sakit Umum Pusat, beberapa perguruan tinggi negeri, LEMIGAS, TransJakarta, dll.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Sebagai suatu entitas yang dikelola ala bisnis, BLU harus menyusun perencanaan dan penganggaran yang berdasarkan pada rencana strategi bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis kementerian/lembaga induknya. Dari rencana strategis lima tahunan ini, BLU harus menyusun Rencana Bisnis Anggaran tahunan (RBA). RBA merupakan dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU.

RBA tahunan disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan yang sekurang-kurangnya menyajikan biaya langsung dan tidak langsung. RBA BLU disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima yang terdiri dari pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah yang terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain, hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya yang meliputi pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap dan pendapatan sewa, penerimaan lain yang sah, dan penerimaan anggaran yang bersumber dai APBN/APBD.

BLU mengajukan RBA kepada menteri/pimpinan lembaga untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-KL. Pengajuan RBA disertai dengan usulan standar pelayanan minimum dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan. RBA BLU yang telah disetujui oleh menteri/pimpinan lembaga diajukan kepada Menteri Keuangan, sesuai dengan kewenangannya, sebagai bagian RKA-KL. Menteri Keuangan, sesuai dengan kewenangannya, mengkaji kembali standar biaya dan anggaran BLU dalam rangka pemrosesan RKA-KL sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBN. BLU menggunakan APBN yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif, yang merupakan dasar melakukan kegiatan dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggara (DIPA) BLU.

Dokumen pelaksanaan anggaran diatas paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kuantitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan BLU. Dokumen pelaksanaan anggaran ini harus disahkan oleh menteri keuangan paling lambat tanggal 31 Desember dan akan menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga dengan pimpinan BLU, dan akan menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBN oleh BLU.

Sumber : Badan Layanan Umum, Dari Birokrasi Menuju Korporasi, Mediya Lukman, Bumi Aksara, halaman : 131-155




0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)